PKL Tetap Tolak Penggusuran

Selasa, Oktober 30, 2007


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sehari menjelang penggusuran PKL, massa Arak Topeng berunjuk rasa ke Kantor Wali Kota Bandar Lampung. Hari ini (30-10), Pemkot dibantu 700 personel keamanan menggusur PKL Bambu Kuning.


Seribuan pengunjuk rasa Aliansi Rakyat Tolak Penggusuran (Arak Topeng) gabungan Aliansi Pedagang Kaki Lima (PKL), Forum Komunitas Masyarakat Gunungsari, Barisan Pemuda Indonesia, dan Front Mahasiswa Nasional Cabang Bandar Lampung. Aksi kemarin juga mendapat dukungan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Lampung, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Forum Perjuangan Buruh Lampung, Aliansi Buruh Menggugat Wilayah, dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

Dalam aksinya, demonstran membentangkan spanduk, pamflet, dan mengusung patung Eddy Sutrisno-Kherlani. Massa yang bergerak dari Pasar Bambu Kuning itu tidak bisa masuk halaman Kantor Wali Kota, akhirnya menggelar orasi di Jalan dr. Susilo, depan Kantor DPRD Bandar Lampung. Perwakilan pengunjuk rasa pun tidak dapat menemui pejabat eksekutif maupun legislatif.

"Kita harus melawan penjajahan gaya baru. Tolak penggusuran PKL yang akan meningkatkan warga miskin kota. Kita harus sama-sama melawan kebijakan Pemkot yang tidak membela kepentingan masyarakat kecil," kata Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar S.N. Laila dalam orasinya.

Pastikan Penggusuran
Meskipun mendapat penolakan, Pemkot Bandar Lampung memastikan hari ini membongkar lapak-lapak PKL Bambu Kuning. Kepastian ini disampaikan Wali Kota Eddy Sutrisno setelah Polisi Pamong Praja (Pol. PP) dan Muspida menggelar rapat persiapan pembongkaran lapak-lapak PKL yang dianggap melanggar Perda No. 8/2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kenyamanan, dan Keamanan Kota Bandar Lampung.

Menurut Eddy, PKL Bambu Kuning harus melihat penertiban ini dilakukan bukan tanpa alasan. Sesuai dengan komitmen awal, ujar Eddy, Pemkot akan menata PKL tanpa menggusur. Lebih satu tahun Pemkot memberi tahu PKL agar pindah ke lantai II dan lantai III Plaza Bambu Kuning.

Bahkan, Pemkot juga telah menyosialisasikan penataan PKL ke tempat yang sudah disiapkan. "Saya juga sudah meminta camat menata PKL Bambu Kuning dan sekitarnya. Batas waktu yang kami tetapkan pun sudah diberikan. Apa harus selamanya PKL berada di sana?" kata Eddy kepada Lampung Post, kemarin.

Eddy juga memastikan penataan PKL bukan untuk memiskinkan rakyat Bandar Lampung. Langkah in justru meningkatkan kesejahteraan PKL.

Kini, ujar Eddy, PKL harus bersaing dengan waralaba seperti Indomaret dan Alfa Mart. "Usaha waralaba itu memberikan kenyamanan berbelanja kepada konsumen dengan harga lebih murah. Kami menginginkan PKL berada di tempat yang nyaman dan aman berusaha. Jadi, bukan semata-mata meraih Adipura," kata Eddy.

Informasi yang diterima Lampung Post, hari ini sekitar 700 personel keamanan akan diturunkan untuk mengeksekusi penataan dan mengantisipasi kemungkinan perlawanan PKL. Aparat keamanan yang akan diterjunkan merupakan gabungan TNI/Polri, Pol. PP Pemkot Bandar Lampung, dan bantuan Pemprov Lampung.

Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD Bandar Lampung K.H. Nazir Hasan meminta Pemkot mengurungkan penggusuran sampai ada soluasi yang dapat diterima semua PKL Bambu Kuning. "Kami berharap Pemkot membatalkan penggusuran."

Sumber : Lampung Post

Selengkapnya......

Penataan Pasar : Hasil Akhir Jumlah PKL 969

Selasa, April 17, 2007

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Jumlah pedagang kaki lima (PKL) Bambukuning hasil pendataan akhir sebanyak 969 pedagang.


Ketua Paguyuban PKL Bambukuning Agus Pranata Siregar mengatakan lima tim yang diturunkan melakukan pendataan menghasilkan penghitungan lapak PKL 969. Jumlah itu terdiri dari empat kelompok PKL yang berada di dalam kawasan Plaza Bambukuning sebanyak 650 pedagang.

Sedangkan satu kelompok PKL di luar kawasan Plaza Bambukuning sebanyak 310 pedagang. PKL yang berada di luar kawasan Bambukuning terbagi PKL di Jalan Bukit Tinggi 132 pedagang, Jalan Batusangkar (119), dan Jalan Imam Bonjol (59).

"Jumlah itu hasil dari pendataan tim gabungan. Kami berharap, jumlah PKL yang ada mendapatkan lapak saat akan direlokasi. Namun, melihat jumlah lapak yang ada di lantai II dan III, tidak mampu menampung PKL," kata Agus kepada Lampung Post, Senin (16-4).

Terkait dengan uji konstruksi oleh tim teknis Universitas Lampung (Unila), Agus mengatakan belum ada kesimpulan yang didapat. Sejak awal uji konstruksi, PKL tidak dilibatkan dan tidak pernah diberitahu. "Kami hanya menunggu hasil kesimpulan uji konstruksi," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung Heri Mulyadi membenarkan hasil jumlah pendataan PKL Bambukuning. Namun, hasil tersebut masih akan dilakukan verifikasi. "Kalau nanti hasil verifikasi jumlah lapak yang ada masih kurang, kemungkinan prioritas utama relokasi hanya untuk PKL yang berada di kawasan Plaza Bambukuning," kata Heri di ruang kerjanya, kemarin.

Sedangkan PKL di Jalan Bukit Tinggi, Batusangkar, dan Imam Bonjol, akan direlokasi ke Pasar SMEP dan Pasar Pasir Gintung. "Namun, relokasi yang dilakukan jangan sampai melanggar Perda No. 8/2000 tentang K-5," kata Heri.

Artinya, relokasi PKL ke Pasar SMEP dan Pasar Pasir Gintung tidak boleh menggunakan badan jalan, seperti adanya usulan pembuatan awning. "Kalau tidak memungkinkan direlokasi ke kedua pasar tersebut, maka harus dicarikan solusi lain," kata dia.

Sedangkan anggota Komisi C DPRD Bandar Lampung A. Farid Riza mengatakan selama ini jumlah PKL antara pedagang dan Dinas Pasar berbeda-beda. Agar tidak lagi ada tarik-menarik dalam rencana relokasi PKL, data yang digunakan adalah angka dari tim gabungan.

"Berdasarkan data itulah kita baru akan memulai relokasi. Kalau hasil pendataan jumlah lapak yang tersedia tidak sama dengan jumlah PKL, pengembang atau Pemkot harus menyiapkan penambahan lapak lebih dulu," kata dia.

Sumber : Lampung Post

Selengkapnya......

Penataan Bambu Kuning : Jumlah PKL Diperkirakan 625 Orang

Sabtu, April 14, 2007

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pedagang kaki lima (PKL) yang akan direlokasi ke lantai II dan III Pasar Bambu Kuning diperkirakan 625 orang.


Anggota Tim Gabungan Relokasi Pasar Bambu Kuning, Firmansyah, mengatakan di Bandar Lampung, sampai Jumat (13-4), jumlah PKL yang berhasil didata baru 560 orang. "Dari lima tim kecil yang bertugas mendata jumlah PKL, baru empat tim yang menyelesaikan tugas. Dari empat tim ini didapat angka 560 pedagang itu," katanya. Setelah satu tim lain selesai bertugas, ia memperkirakan jumlah PKL semuanya 625 pedagang.

Berdasar pada data tersebut, menurut Firman, jumlah lapak yang ada di lantai II dan III Pasar Bambu Kuning masih sangat kurang. Jika Tim Teknis Universitas Lampung (Unila) menyatakan bangunan itu layak ditempati, mau tidak mau harus ada penambahan jumlah lapak.

"PKL tentu saja menerima hasil pendataan dan verifikasi jumlah pedagang. Dalam pendataan tersebut, unsur yang mewakili PKL juga ikut turun lapangan dan sama-sama mendata jumlah pedagang yang ada," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung itu.
Terkait hasil uji konstruksi, Firman menjelaskan hasilnya belum dapat disimpulkan. Tim Teknis Unila baru melakukan uji beban pada empat titik yang dianggap rawan. "Hasilnya, kemungkinan baru selesai minggu depan. Tim Teknis Unila akan membuat rekomendasi kepada Pemkot mengenai hasil uji teknis bangunan," kata dia.

Di tempat terpisah, Ketua Tim Teknis Fakultas Teknik Unila Masdar Helmi mengatakan hasil akhir kajian uji beban tersebut diperkirakan selesai tanggal 24 April.
Beberapa kegiatan pengujian terhadap konstruksi sudah dilakukan, seperti pengujian kekuatan beton dan beban (loading). "Sejak tanggal 10 lalu kami sudah mulai bekerja. Ada empat tahap yang akan dilakukan tim. Tahap pertama ini, kami melakukan peninjauan dan kajian lapangan terhadap konstruksi. Tujuannya melihat langsung apakah struktur seperti kolom, balok, balok anak, dan pelat lantai sudah memenuhi syarat dan tidak mengalami kerusakan," kata Masdar, kemarin.

Hasil peninjauan lapangan tersebut, kata Masdar, dapat digunakan menganalisis secara visual kekuatan gedung, sekaligus menentukan jenis kegiatan evaluasi yang perlu dilakukan.

Selain peninjauan lapangan, tim juga meneliti material yang digunakan dan ketahanan konstruksi terhadap beban.

Untuk menguji material tersebut, Tim Unila melakukan beberapa kegiatan seperti pengukuran dimensi dan jumlah tulangan yang terpasang pada struktur, pengambilan sampel baja tulangan dan pengujian kekuatan beton dengan hammer test.

Sumber : Lampung Post

Selengkapnya......

Dilema Penataaan PKL

Agus Siregar
Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima Tanjungkarang

Fenomena sektor informal lahir sebagai dampak dari krisis ekonomi yang menerpa Indonesia. Sejak krisis ekonomi 1997/98, kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini belum dapat dikatakan pulih. Laju perekonomian negeri ini terus diiringi dengan meroketnya angka pengangguran terbesar sepanjang sejarah bangsa ini.


Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, angka pengangguran di Lampung meningkat dari 333.535 jiwa pada tahun 2003 menjadi 355.740 jiwa pada tahun 2004. Pada tahun 2003, jumlah penduduk usia kerja (di atas usia 15 tahun) meningkat dari 4,68 juta jiwa menjadi 4,71 juta jiwa pada tahun 2004. Terakhir, BPS menyatakan di Lampung tahun 2006 meningkat dibandingkan dengan tahun 2005, yakni naik dari 0,36% menjadi 6,16%.

Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam waktu satu tahun terkahir meningkat dari 8,5% tahun 2005 menjadi 9,13% pada tahun 2006 (Lampost, 9 April 2006). Rasio ini menggambarkan bahwasannya banyaknya pencari kerja tidak berbanding dengan lapangan kerja yang tersedia.

Tingginya angka pengangguran berkorelasi dengan tumbuhnya kegiatan di sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Prof. Mubyarto menyatakan krisis moneter yang terjadi telah menurunkan kegiatan sektor modern/formal yang berdampak pada meningkatnya kegiatan ekonomi/industri sektor tradisional/informal/ekonomi rakyat. Usaha ini tumbuh dan berkembang bagai jamur di tengah situasi krisis yang melanda, dimana rakyat dituntut untuk tetap survive. Akhirnya, sektor-sektor informal dengan modal yang tidak terlalu besar menjadi pilihan pekerjaaan alernatif bagi rakyat di tengah sulitnya lapangan kerja.

Hak atas pekerjaan sangat penting untuk memberi jaminan terhadap martabat dan harga diri para pemilik hak yang tercantum dalam Pasal 6 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Kovenan Ekosob dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap manusia dengan sepenuhnya berdasarkan pada suatu pandangan bahwa manusia berhak menikmati hak, kebebasan, dan keadilan sosial secara bersamaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam ratifikasi kovenan ini.

Pasal 6 Kovenan Ekosob tentang hak untuk bekerja ditujukan untuk menjamin pekerjaan kepada semua orang yang dapat bekerja. Pekerjaan yang dipilih secara bebas tetap menjadi bagian hakiki manusia. Bagi banyak orang, dalam hal ini PKL selaku pekerja informal, berdagang di kaki lima merupakan sumber utama pendapatan bagi penghidupan, kelangsungan hidup, dan kehidupannya. Hak untuk bekerja adalah hal yang sangat dasar bagi pemenuhan penghidupan. Sebagai bentuk usaha informal, PKL menjadi sandaran hidup bagi sebagian rakyat yang tak terserap dalam dunia kerja formal.

Harus diakui, fenomena PKL masih memendam banyak persoalan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia, tak terkecuali di Kota Bandar Lampung sendiri. Dalam banyak kasus, memang keberadaan PKL lebih sering dipandang menganggu ketertiban dan keindahan kota. Karena itu, berita tentang penggusuran dan bentrokan antara PKL dan aparat Trantib kerap mewarnai media massa. Ironisnya, kalau boleh jujur, tentunnya aparat Trantib juga sering menarik uang dari para PKL, terlepas dari uang tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau tidak.

Penolakan para PKL yang ada di Bambukuning terhadap recana relokasi para PKL ke Lantai 3, dikarenakan para PKL menginginkan lokasi yang masih dekat dengan konsumennya. Kebijakan relokasi adalah pilihan kebijakan yang dalam kenyataan sering mengurangi penghasilan PKL.

Ketika lokasi baru yang ditentukan pemerintah berada jauh dari jalan raya maka sebetulnya para PKL tidak lagi menjadi PKL. Bukan bangunan mewah yang dibutuhkan oleh PKL, melainkan justru yang masih berciri kaki lima, sederhana, dan mudah terjangkau pengunjung. Sering, program pemerintah yang berbiaya mahal menjadi sia-sia karena fasilitas ini tidak sejalan dengan kebutuhan PKL.

Di sisi lain juga, kelayakan bangunan sebagai tempat relokasi masih diperdebatkan oleh berbagai pihak termasuk dari kalangan pedagang sediri. Ketua Komisi C DPRD Bandar Lampung Khairul Bakti sendiri menilai kondisi fisik lantai III Pasar Bambukuning tidak layak ditempati PKL karena rawan ambruk.

Penataan Partisipatif
Paradigma baru sektor informal melihat bahwa sesungguhnya sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, sehingga perlu didukung dan difasilitasi. Namun, dukungan dan fasilitas ini tidak akan banyak bermanfaat bagi sektor informal, seperti PKL, bila prosesnya tidak melibatkan para pelaku sektor tersebut.

Berdasarkan cara pandang yang baru tersebut, pemerintah perlu memberikan regulasi yang tepat untuk mendukung dan memfasilitasi sektor informal.

Selama ini dalam hal pembuatan peraturan dan rencana penataan, banyak pihak menilai bahwa pemerintah kurang mengikutsertakan mereka. Sebagai contoh Perda No.8/2000 tentang Keindahan, Ketertiban, Kenyamanan, Keamanan, dan Keapikan Kota Bandar Lampung, di mata PKL peraturan ini ujung-ujungnya dipandang hanyalah sebagai upaya pemerintah merelokasi PKL.

Wajar kemudian ketika kebijakan relokasi yang direncanakan oleh Pemkot Bandarlampung mendapatkan kecaman dari para PKL. Hal ini terjadi karena kebijakan relokasi itu sendiri dalam proses perencanaannya kurang melibatkan PKL, sehingga dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan PKL. Pemerintah Kota Bandarlampung semestinya lebih serius untuk mendengarkan aspirasi para PKL yang tergabung dalam paguyuban-paguyuban PKL sehingga program-program penataan yang diluncurkan tidak menjadi sia-sia belaka.

Perlu dicatat pula bahwa pada dasarnya PKL bukannya tidak bersedia ditata dan dibina. Kalau ada kesan ketidakmauan, itu lebih karena kebijakan yang dipakai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya tidak lagi menganut paham bahwa PKL tidak mau ditata dan diatur. Justru pemerintah mesti mengintensifkan komunikasi dengan PKL melalui organisasi-organisasi pedagang yang telah ada agar dapat dihasilkan bentuk penataan dan pembinaan yang sejalan dengan kepentingan masing-masing pihak. Hal ini tentunnya dapat disiasati dengan penciptaan forum stakeholder pembangunan perkotaan untuk meningkatkan partisipasi dan akses dalam hal proses pengambilan keputusan.

Aspek lain sepeti masalah regulasi, diluruskan pula bahwa pelaku sektor informal bukannya tidak mau diatur sehingga ilegal,melainkan yang dibutuhkan oleh para PKL adalah upaya pengurangan hambatan-hambatan registrasi dan biaya transaksi lainnya serta upaya meningkatkan manfaat dari regulasi. Oleh karena itu, tidak heran ketika regulasi tidak memberikan banyak manfaat maka pelaku sektor informal tidak meresponsnya secara sungguh-sungguh.

Sekali lagi, pemerintah hendaknya tidak lagi menganut paham bahwa PKL tidak mau ditata dan diatur. Pemerintah harus mengambil inisatif untuk mengintensifkan komunikasi dengan PKL agar dapat dihasilkan bentuk penataan dan pembinaan yang sejalan dengan kepentingan masing-masing pihak. Pilihan-pilihan kebijakan seharusnya diupayakan untuk tidak mengurangi peluang perolehan penghasilan para PKL. Dengan kata lain, Pemkot diharuskan peka terhadap karakteristik dan aspirasi para PKL.

Sumber : Lampung Post

Selengkapnya......

Pungli : Pecat Oknum Pejabat Kota

Jumat, April 13, 2007

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Komisi D DPRD Bandar Lampung mendesak Wali Kota memecat oknum pejabat eselon III berinisial HZ karena diduga terlibat pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah pedagang di tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Gudang Lelang.


Wakil Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung, Firmansyah, mengatakan pungli merupakan perbuatan korupsi yang harus ditindak tegas. "Kami mendukung langkah Pemkot memberikan sanksi tegas kepada tersangka pungli. Apalagi, pungli itu dilakukan seorang pejabat eselon III," kata Firman, Kamis (12-4).

Jika perlu, Firman menegaskan sanksinya berupa pemecatan. Tujuannya, memberikan efek jera kepada pejabat lain yang mungkin saja pernah melakukan pungli.

"Kami justru kasihan kepada Wali Kota yang selalu mengumandangkan keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, instruksi selama ini masih saja dimanfaatkan oknum aparatur mencari keuntungan," kata politisi Partai Golkar itu.

Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung, Heri Mulyadi, juga setuju oknum Dinas Pasar yang melakukan pungli terhadap sejumlah pedagang di TPS Pasar Gudang Lelang dipecat. Paling tidak, tindakan tegas yang akan dilakukan Pemkot dapat mencegah terjadinya pungli pada masa mendatang.

"Pungli di TPS Pasar Gudang Lelang bisa saja terjadi di lokasi lain jika tidak ada ketegasan dari pengambil kebijakan dalam memberikan sanksi. Apalagi, dalam waktu dekat Pemkot akan menata dan merelokasi PKL. Suasana ini mungkin saja dimanfaatkan oknum pejabat untuk melakukan pungli," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Kherlani membenarkan adanya pungli di TPS Pasar Gudang Lelang. Diduga kuat, pelaku pungli tersebut seorang pejabat eselon III berinisial HZ. "Kami tinggal mendapatkan bukti berupa laporan dan kuitansi pungutan tersebut," kata Kherlani, kemarin.

Sumber : Lampung Post

Selengkapnya......

Relokasi PKL vs Pemkot

Agus Utomo
Mahasiswa Sosiologi FISIP Unila

Berbicara relokasi pedagang kaki lima (PKL) maka tidak terlepas dari tata kota, keindahan, dan ketertiban. Relokasi PKL harus sama-sama dipahami sebagai sebuah solusi terbaik dalam menata kota bagi semua, oleh masing-masing pihak.


Ketika ada perbedaan pemahaman tentang relokasi atau tidak terbangunnya komunikasi secara dialogis antarpihak, menghambat proses. Antara Pemkot Bandar Lampung dan PKL berbeda keinginan, yang pada akhirnya terjadi unjuk rasa PKL menolak relokasi yang dilakukan pemkot karena dianggap tidak melibatkan atau mengajak PKL duduk bersama dalam membicarakan atau menentukan rencana relokasi.

Pemkot sebagai pihak yang memiliki kewenangan tentu tidak kemudian menutup mata, menutup kran-kran aspirasi, keluhan para PKL. Ketika kebijakan yang diambil tidak memperhatikan aspirasi yang ada, jelas akan ada reaksi dari PKL yang mungkin tidak terduga.

Pemkot dapat menata kota sesuai dengan amanat perda dan PKL juga tidak terganggu/dirugikan dalam menjalankan aktivitas usahanya serta ikut dalam menyukseskan penataan Kota Bandar Lampung tercinta agar rapi, tertata, tertib, dan nyaman dihuni.

Pelibatan PKL dalam proses pengambilan keputusan relokasi, perencanaan atau pencarian solusi oleh pemkot harus dilakukan, mengingat ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Masing-masing pedagang memiliki kebutuhan bagi dirinya maupun keluarganya. Dengan membuka ruang-ruang dialog, dengan duduk bersama akan dapat ditemui apa yang menjadi harapan, keinginan para pedagang.

Kemudian, dicari jalan terbaik bagi keberlangsungan proses kehidupan di Kota Bandar Lampung tercinta ini. Selama ini, yang terjadi adalah penertiban-penertiban dengan cara pembongkaran oleh aparat pemkot bahkan terkadang terjadi insiden-insiden kekerasan atau perusakan. Ini memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat, pemkot terkesan arogan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ada oknum-oknum yang kemudian menimbulkan ketidaksimpatikan masyarakat terhadap aparat pemkot. Walaupun mugkin tidak sepenuhnya kesalahan dari pemkot, misalnya pedagang telah diberi peringatan tapi tidak juga pindah.

PKL merupakan aset daerah yang seharusnya dikelola dan dibina. Relokasi harus juga memperhatikan aspek sosial, bagaimana dampak yang nanti akan muncul ketika akan direlokasi dilakukan harus diestimasi, diperhitingkan, dipertimbangkan kemudian dipersiapkan antisipasi atas apa yang mungkin terjadi. Apa jadinya ketika lapangan usaha semakin sempit, sementara pencari kerja semakin bertambah banyak yang yang kemudian pada akhirnya akan berdampak pada timbulnya masalah-masalah sosial seperti pemerasan, pencurian dan lain sebagainya.

Pemerintah dan masyarakat (PKL) bukanlah musuh yang saling berhadapan dalam arena pertarungan, tetapi adalah dua elemen yang saling berhubungan, pemerintah tak ada bila tak ada masyarakat, begitu sebaliknya.

Sekali lagi, duduk bersama adalah langkah yang dapat ditempuh untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Tentu saja akan dapat mempermudah realisasi kerja yang dilakukan dari rencana yang telah disusun.

Nuansa kekeluargaan, kedekatan antara pemerintah dan masyarakat mesti dibangun dan dijaga keberlangsungannya. Pemerintah sebagai abdi masyarakat harus mampu menjadi pelayan yang baik bagi masyarakatnya.

Sumber : Lampung Post

Selengkapnya......

Nasib PKL : Sulitnya Cari Makan di Lumbung Padi

Senin, April 09, 2007

BANDAR LAMPUNG--Tanggal 16 April 2007 sebentar lagi. Pada tanggal tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung memindahkan pedagang kaki lima ke lantai II dan III Pasar Bambukuning. Pertanyaannya, akankah relokasi itu berjalan mulus?


Pasar Bambukuning merupakan salah satu pasar tertua di Bandar Lampung, setelah Pasar Bawah (Ramayana) dan Pasar Cimeng (Telukbetung). Pasar tradisional asli orang pribumi itu, kini, sudah kehilangan roh sejak kaum berduit mengusik ketenangan pedagang dari lapak kaki lima. Sejarah mencatat, pasar yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Lampung ini, mulai ramai pada tahun 1963.

Masyarakat Jawa dan Sumatera berbaur mencari penghidupan dengan berjualan. Bedanya, masyarakat Jawa lebih pada usaha perdagangan hasil bumi dan sayur mayur, sedangkan masyarakat Sumatera berjualan sandang. Kalaupun ada keturunan Tionghoa dan India yang mendiami Bambukuning tempo dulu, mereka berjualan emas dan hasil bumi seperti tembakau dan cengkih.

Ke mana masa keemasan Bambukuning tempo dulu? Sejarah pula mencatat, tahun 1974, Pasar Bambukuning pertama kali direnovasi. Waktu itu, tidak lebih dari 257 pedagang toko dan 150-an PKL mendiami kawasan ini. Setelah direnovasi, seluruh pedagang toko dan PKL tetap eksis menunjukan jati diri sebagai pembangun perekonomian di Bandar Lampung.

Namun, pada tahun 1986, Bambukuning kembali direnovasi. Sayangnya, sejak itu pula keberadaan PKL seakan diharamkan. Jangankan PKL sebagai pedagang bermodal kecil, 97 pedagang toko pun harus berjuang menuntut hak mereka bisa berusaha lagi.
Setelah melalui perjuangan yang tak kenal lelah, hanya 46 pedagang toko yang mendapatkan kembali hak mereka dengan menempati kios pengganti yang berdiri di atas lahan parkir. Lalu ke mana PKL mencari perlindungan?

Nasib PKL setelah renovasi Pasar Bambukuning tahun 1986 ibarat ayam yang berusaha mencari makan di lumbung padi, selalu terancam.

Di era 1990, PKL harus kucing-kucingan dengan Polisi Pamong Praja (Pol. PP) di bawah kepemimpinan Wali Kota Nurdin Muhayat.

Masa keemasan PKL kembali bersinar sejak tumbangnya rezim Orde Baru berganti masa reformasi. Akibat PHK massal, PKL tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Aksi premanisme, lemahnya pengawasan aparatur, dan ketamakan pejabat mencari untung, membuat PKL seakan terlindungi.

Tak heran, jika saat ini, Jalan Batusangkar dan Jalan Bukittinggi di depan pertokoan Diamon dan halaman Parkir Bambukuning, PKL seakan membuat kusam wajah Kota Bandar Lampung. Pelataran parkir ini mulai tak sedap dipandang mata sejak dibangun kios-kios kecil.

Ketika pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung periode 2005--2010, Eddy Sutrisno dan Kherlani dilantik, slogan ayo bersih-bersih (ABB) mengumandang di seluruh kota. Slogan ini, di satu sisi ingin mengembalikan kejayaan Bandar Lampung sebagai kota terbersih di Indonesia, di pihak lain menjadi hantu menakutkan bagi PKL.

Pada akhirnya, keluarlah ultimatum, pada tanggal 16 April 2007, PKL Bambukuning harus mengosongkan kawasan parkir dan hengkang dari Jalan Bukittinggi dan Batusangkar. Pemkot beralasan, menata dan merelokasi tidak dengan cara menggusur. Lahan di lantai II dan III Bambukuning disiapkan untuk sekitar 900 PKL.

Namun, PKL jangan berharap banyak dapat menempati lantai II Bambukuning. Sebab, semua lapak dan kios telah terisi dengan kewajiban membayar Rp90 juta untuk kios dan Rp1 juta untuk lapak. Sedangkan untuk menempati lantai III, PKL harus waswas kalau-kalau Bambukuning akan menjadi kuburan massal.

Saat Lampung Post mengunjungi lantai III Bambukuning, terasa guncangan seperti gempa. Padahal, waktu itu hanya ada sekitar 30 rombongan anggota Dewan dan sejumlah PKL yang menunjukan kondisi lapak di lantai III.

Dengan jumlah orang sebanyak ini saja sudah terasa guncangannya, apalagi sampai 482 PKL naik ke lantai III ini. Beban tersebut belum ditambah beban tidak bergerak dan jumlah pengunjung yang mau mengunjungi lantai III. "Saya hanya khawatir Bambukuning akan menjadi kuburan massal," kata Nurdin, salah seorang PKL.

Sumber : Lampung Post

Selengkapnya......